• 30 November 2021

TUPOKSI Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

a) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan fungsi:

  1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  4. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  7. Sosialisasi tata cara pengaduan;
  8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  9. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang  memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin   perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  11. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  12. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
  14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  16. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
  17. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  18. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  19. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  20. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat;
  21. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  22. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  23. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  24. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat , kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  25. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  26. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  27. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  28. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  29. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  30. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  31. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  32. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
  33. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  34. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
  35. Pengembangan jenis penghargaan LH;
  36. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
  37. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
  38. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
  39. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

b). Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:

1). Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, melaksanakan tugas:

  1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  4. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  7. Sosialisasi tata cara pengaduan;
  8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas  usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  9. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
  11. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  12. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
  14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH;
  15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
  16. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

2). Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas:

  1. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan  tradisional  dan   hak   Masyarakat   Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak  Masyarakat Hukum Adat  terkait dengan  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat;
  5. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  6. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  8. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  9. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  10. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  11. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  12. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  13. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  14. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  15.  Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  16.  Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
  17.  Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  18.  Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
  19. Pengembangan jenis penghargaan LH;
  20. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
  21. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
  22. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
  23. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

 

 

DATA PEGAWAI

Indria Sudrajat, S.Hut, MM

NURDIYANI, S.Hut.

YUNI SUPIANAWATI, A. Md

MARCOPYAN, ST

YUDHI HENDRA, ST.

MARISON, SH

TAMBA TUA SIDAURUK

SAPARUDIN