Bidang Tata Lingkungan

Tupoksi Bidang Tata Lingkungan

1.  Bidang I.  Tata Lingkungan

      a.  Bidang Tata Lingkungan, melaksanakan fungsi:

1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
2. Penyusunan dokumen RPPLH;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
9. Penyusunan NSDA dan LH;
10. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH);
11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
21. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
22. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
23. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
24. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
25. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
26. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
27. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
28. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
29. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
30. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
31. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
32. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

b.  Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

     1)  Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, melaksanakan tugas:

1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
2. Penyusunan dokumen RPPLH;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
9. Penyusunan NSDA dan LH;
10. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH);
11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
17. Pemantauan dan evaluasi KLHS.

   2) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan  Lingkungan Hidup melaksanakan tugas:

1. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
2. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
3. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan  (komisi  penilai,  tim  pakar  dan konsultan); dan
4. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
5. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
6. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
7. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
8. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
9. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
10. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
11. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
12. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
13. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
14. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
15. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.